Arahan Presiden Prabowo: 2025 ASN Pindah ke IKN, 2028 Bangun Gedung DPR

JAKARTA -- Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan sejumlah arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan IKN.

Basuki mengatakan, arahan Prabowo itu terbagi ke dalam 2 periode, yakni arah pembangunan untuk 2025, serta 2028. Khusus untuk 2025 ialah fokus untuk pemindahan ASN ke IKN.

"Sesuai dengan perintah Presiden Prabowo timelinenya ada dua, 2025 dan 2028. 2025 saya sudah koordinasi dengan Menteri PANRB tentang kepastian kepindahan awal dari ASN," kata Basuki di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Khusus untuk pemindahan ASN ke IKN pada awal 2024, ia katakan menyesuaikan dengan kesiapan infrastruktur di IKN. Untuk hunian, Basuki mengatakan sudah siap 47 tower bagi ASN. Begitu juga perkantorannya dan ekosistem pendukungnya.

"Semua perkantoran sudah akan selesai mulai Desember, hunian 47 tower sudah akan selesai, sudah siap semua. Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga," ucap Basuki.

Namun, untuk jumlah ASN yang akan dipindah secara bertahap mulai 2025, Basuki mengatakan, tergantung keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

Baca juga:
Presiden Joko Widodo Ajak ASEAN dan Australia Perkuat Kemitraan di Usia Emas 50 Tahun

"Bertahap kan. Saya harus melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor-kantor. Semua sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, staf berapa, termasuk huniannya. Jadi tergantung MenPAN," tutur Basuki.

Ia mengakui, untuk hunian dan perkantoran yang tersedia sebetulnya masih sesuai perencanaan awal, yakni sesuai dengan jumlah Kabinet Indonesia Maju masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sebanyak 36 kementerian.

Maka, untuk menyesuaikan jumlah Kabinet Merah Putih yang sebanyak 48 kementerian, ia pastikan akan ada pembangunan lagi khusus hunian maupun perkantorannya.

"Tentunya kalau dengan kementerian tambah 48, yang siap 36, sesuai dengan jumlah kementerian Kabinet Indonesia Maju. Kalau Merah Putih nanti jadi 48, nanti rumahnya pasti juga harus kita tambahin," tutur Basuki.

Adapun untuk arah pembangunan IKN pada 2028, sesuai permintaan Prabowo kata Basuki adalah fokus pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif, termasuk untuk hunian para aparatnya maupun perkantorannya.

"Menyelesaikan perintah Pak Presiden untuk selesaikan kantor dan hunian yudikatif, MA, MK dan sebagainya. Lalu, kantor dan hunian legislatif, untuk DPR, DPD, dan MPR, termasuk jalan-jalannya," ungkap Basuki. (*)