BPS Apresiasi Pemanfaatan Data Statistik oleh Kementerian Pertanian

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memanfaatkan data statistik untuk merumuskan kebijakan serta mengambil keputusan, khususnya dalam mempercepat pencapaian swasembada pangan sesuai visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam satu tahun ke depan.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan apresiasi tersebut dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BPS dan Kementan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Kamis (30/1). Amalia menegaskan bahwa pemanfaatan data hasil survei Kerangka Sampel Area (KSA), ubinan, serta data lain oleh Kementan telah menghasilkan kebijakan pertanian yang lebih akurat dan berbasis data.

“BPS mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kementan dalam memanfaatkan hasil survei KSA, ubinan, dan juga data lainnya menjadi sebuah kebijakan pertanian,” ujar Amalia.

Ia menambahkan bahwa koordinasi antara BPS dan Kementan telah berjalan dengan baik, sehingga mampu mendukung pembangunan sektor pertanian ke depan. Amalia juga bersyukur karena data yang digunakan dalam kebijakan Kementan merupakan data resmi BPS, yang diperoleh melalui metode kerangka sampel area serta perhitungan dan pengamatan yang terukur.

“Sekali lagi apresiasi kepada Bapak Menteri atas koordinasi dalam pembinaan data statistik. Alhamdulillah, sekarang data yang digunakan adalah satu data dan Kementan menjadi yang terbaik dalam penggunaan data statistik,” tambahnya.

Lebih lanjut, Amalia menekankan pentingnya kerja sama yang lebih erat antara kedua lembaga dalam mengembangkan metodologi penghitungan yang lebih canggih guna meningkatkan akurasi data di masa depan.

Baca juga:
Petani Gresik Panen Gabah, Mentan Amran: Hasilnya Membahagiakan

“Ini harus kami jaga untuk meningkatkan metodologi dalam memperbaiki informasi data. Karena itu, BPS akan mendukung penuh Kementan dalam mewujudkan program Bapak Presiden dengan menyediakan data statistik yang lebih baik,” ungkapnya.

Di sisi lain, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa Kementan sangat membutuhkan dukungan BPS dalam penyediaan data yang akurat. Menurutnya, data yang digunakan dalam kebijakan pertanian harus bersumber dari BPS agar dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

“Kami butuh bantuan BPS secara proporsional dan profesional dalam mendukung swasembada pangan. Sebab kami tidak mau mengeluarkan data sendiri kecuali data BPS. Di mana pun, baik dalam rapat terbatas maupun rapat lainnya, kami akan menggunakan data BPS,” ujar Mentan Andi Amran.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan kebijakan pertanian di Indonesia semakin berbasis pada data yang valid dan dapat membantu pencapaian swasembada pangan secara lebih cepat dan efektif.