Jakarta – Kabar baik datang dari sektor pertanian Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya peningkatan produksi padi sebesar 50 persen sepanjang Januari hingga Maret 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini disambut gembira oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Kamis (30/1), Mentan Amran mengungkapkan bahwa berdasarkan data BPS, produksi padi pada Januari 2025 meningkat 50 persen dibandingkan Januari 2024. Tren positif ini diperkirakan berlanjut dengan kenaikan 49 persen pada Februari dan 51 persen di Maret 2025. Secara rata-rata, produksi padi dalam tiga bulan pertama 2025 meningkat 50 persen.

“Tiga bulan berturut-turut mengalami peningkatan. Moga-moga pada April juga baik. Itu angka sementara,” ujar Mentan Amran.

Dampak Positif Terhadap Harga Beras

Seiring dengan meningkatnya produksi padi, harga beras di pasaran menunjukkan penurunan. Mentan Amran menjelaskan bahwa saat ini harga gabah di 70 persen provinsi di Indonesia berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yakni Rp6.500 per kilogram. Hal ini dinilai sebagai dampak langsung dari meningkatnya hasil panen petani.

Ia juga menyoroti perubahan harga beras yang terjadi sejak tahun lalu. “Harga beras, masih ingat, average di Januari, Februari 2024? Saat itu masyarakat bahkan harus antre membeli beras dengan harga rata-rata lebih dari Rp15.000 per kilogram. Sekarang, harga rata-rata berada di kisaran Rp12.000 per kilogram. Jadi, ini menjadi bukti bahwa data BPS sejalan dengan kondisi di lapangan,” jelasnya.

Penguatan Data Pertanian

Mentan Amran menegaskan bahwa kerja sama antara Kementan dan BPS dalam hal pendataan pertanian terus diperkuat. Sebagai langkah konkret, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman, yang menegaskan bahwa seluruh data pertanian hanya boleh dikeluarkan oleh BPS.

Baca juga:
Mentan Amran Wujudkan Sekolah Unggulan KKSS untuk Cetak Pemimpin Masa Depan

“Kami sudah sepakat bahwa data pertanian bersumber dari satu pintu, yaitu BPS. Ini penting agar tidak ada polemik di publik. Jika setiap pihak mengeluarkan data sendiri, subjektivitasnya bisa tinggi dan menimbulkan kepentingan tertentu,” ujar Mentan Amran.

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, turut menegaskan pentingnya kolaborasi antara BPS dan Kementan dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan, terutama di sektor pertanian.

“BPS memiliki tugas menghasilkan data statistik yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pembangunan, termasuk dalam sektor pertanian,” kata Amalia.

Dengan tren positif ini, diharapkan sektor pertanian Indonesia semakin kuat dan mampu berkontribusi terhadap stabilitas harga pangan di dalam negeri.