JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah berpeluang mengevaluasi aturan soal cuti bagi menteri yang maju pemilu presiden (pilpres) usai gelaran Pemilu 2024.
Menurutnya, jika aturan ini dinilai kurang tepat, ke depan, ada baiknya menteri yang maju sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) diwajibkan untuk mundur.
"Kalau ternyata hasil evaluasi itu justru (aturan) banyak dilanggar, maka sebaiknya kembali saja seperti dulu, (menteri maju pilpres) mundur,” kata Ma’ruf dalam program Satu Meja Kompas TV, dikutip Jumat (29/12/2023).
Ma’ruf memahami bahwa aturan yang ada saat ini menyebutkan bahwa menteri maju pilpres tak harus mundur, tetapi wajib cuti saat kampanye.
Menurut Ma’ruf, ada dua hal penting yang harus diperhatikan kaitannya dengan menteri maju pilpres. Pertama, apakah menteri tersebut tetap bekerja dengan baik selama tahapan pemilihan berjalan.
Kedua, apakah ada indikasi menteri itu menyalahgunakan jabatan atau terindikasi menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.
Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya pelanggaran, ia menyarankan supaya aturan terkait ini direvisi.
“Supaya tidak ada pelanggaran ke mana-mana, tidak ada pekerjaan yang dikorbankan atau dia menyalahgunakan jabatan,” ujarnya.
Ma’ruf tak menampik bahwa gelaran Pilpres 2024 menyebabkan konsentrasi kerja jajaran Kabinet Indonesia Maju berkurang. Sebab, ada menteri yang maju sebagai capres dan cawapres, ada pula yang menjadi bagian dari tim sukses (timses).
Baca juga:
Soal Dugaan Kasus Penggelapan Rp6,9 Miliar yang Dilakukan Suami BCL, Polisi Gelar Audit Kerugian
Meski begitu, Ma’ruf bilang, situasi ini belum tentu mengganggu kinerja kabinet. Katanya, sejauh ini rapat kabinet berjalan dengan normal. Berbagai pekerjaan dilaksanakan dengan baik oleh para menteri, pun dilaporkan ke presiden dan wakil presiden.
Menurut Ma’ruf, perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk mengetahui dampak dari keterlibatan para menteri di pilpres dengan kinerja masing-masing. “Kinerjanya terganggu enggak, itu yang perlu data, perlu hitung-hitungannya,” katanya.
Lebih lanjut, Ma’ruf meminta masyarakat turut memantau jalannya Pilpres 2024. Termasuk, mengawasi para menteri yang ikut berkontestasi.
“Apakah dia menjalankan sesuai peraturan, kapan dia harus cuti ketika kampanye, kapan dia sebagai pejabat untuk tidak menyalahgunakan jabatannya, saya kira itu pengawasannya harus dari publik,” tuturnya. (*)
Comments (0)
There are no comments yet