Krisis Legitimasi Pasca Pemilu di Venezuela

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro menuduh pemerintah Argentina dan AS ingin menjatuhkan pemerintahannya.

Makassar-Ada 125 tentara bayaran dengan misi membunuh Wakil Pres Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, ditangkap. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro menuduh pemerintah Argentina terlibat dalam rencana kekerasan yang bertujuan mengganggu stabilitas dan perdamaian di negaranya.

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, pada hari Selasa mengumumkan bahwa pemerintahnya telah "menangkap 125 tentara bayaran dari 15 kewarganegaraan berbeda yang merencanakan tindakan terorisme di Venezuela."

"Berkat kerja intelijen, terungkap adanya kedatangan tentara bayaran dari Amerika Selatan dengan tujuan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Wakil Presiden , Delcy Eloína Rodríguez Gómez," tegas Maduro.

Maduro juga menjelaskan bahwa Kopral Pertama Garda Perbatasan Argentina (Gendarmería Nacional), Nahuel Gallo, telah ditangkap dan didakwa melakukan tindakan spionase dengan maksud untuk menghabisi nyawa Rodríguez.

Lebih lanjut, Maduro menyoroti bahwa lebih dari dua ribu delegasi internasional diperkirakan akan tiba di Venezuela untuk menghadiri acara pelantikan presiden pada 10 Januari. Ia juga menyatakan bahwa negaranya "mengalami tahun yang luar biasa pada 2024 dengan kemajuan signifikan menuju pemulihan penuh dan pembangunan kemakmuran ekonomi."

Maduro menambahkan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun penting bagi Venezuela, dengan pelaksanaan sembilan pemilu, termasuk pemilihan gubernur, wali kota, anggota dewan kota, dan perwakilan Majelis Nasional, yang menjadi agenda politik utama.

Diosdado Cabello, Menteri Dalam Negeri Venezuela, mengumumkan bahwa di antara para tahanan terdapat warga negara Jerman, Israel, dan Amerika Serikat. Ia mengklaim bahwa tuduhan terhadap para tahanan termasuk "merencanakan aksi terorisme dan terlibat dalam tindakan yang mengganggu stabilitas."

Pemerintah Venezuela tidak menyebutkan waktu pasti penangkapan individu-individu tersebut dan juga tidak menjelaskan mengapa berita penangkapan mereka baru diumumkan beberapa bulan kemudian.

Upacara pelantikan Maduro dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat, 10 Januari. Sementara itu, oposisi Venezuela menyatakan bahwa mereka berencana mengorganisasi aksi protes sebelum upacara pelantikan Maduro.

Krisis Legitimasi Pasca Pemilu

Pada Juli 2024, Nicolás Maduro, Presiden otoriter Venezuela, kembali berkuasa melalui pemilu yang penuh kontroversi. Hasil resmi pemilu tersebut memicu protes dan bentrokan yang meluas di negara itu.

Setelah pemilu, Edmundo Gonzalez, kandidat oposisi, menyatakan dirinya sebagai pemenang dalam persaingan tersebut.

Amerika Serikat dan beberapa negara Amerika Latin juga mengakui Gonzalez sebagai pemenang pemilu. Namun, lembaga pemilu Venezuela, yang dekat dengan pemerintah, menetapkan Maduro sebagai pemenang pemilu.

Sebagai tanggapan, Menteri Dalam Negeri Venezuela mengumumkan bahwa pemerintah telah memperketat langkah-langkah keamanan di jalan-jalan Caracas, ibu kota negara tersebut, untuk "menjamin perdamaian."

Baca juga:
Pelatih Analisa Kekakalahan Arema FC

Pemerintah Venezuela hingga kini belum merilis rincian hasil pemilu. Menurut pengamat internasional, pemilu presiden di negara tersebut tidak memiliki proses yang transparan dan adil.

Gonzalez yang berusia 75 tahun melakukan perjalanan ke Spanyol pada bulan September lalu dan mendapatkan suaka politik di sana. Baru-baru ini, ia mengumumkan bahwa dirinya berencana kembali ke Venezuela dan akan dilantik sebagai presiden pada hari Jumat.

Namun, surat perintah penangkapan terhadapnya telah dikeluarkan di Venezuela. Beberapa hari yang lalu, pemerintah Venezuela juga menetapkan hadiah sebesar 100 ribu dolar untuk penangkapan Gonzalez.

Edmund Gonzalez, Pimpinan Oposisi  (Ting Shen/UPI Photo/IMAGO)

Upaya Internasional Gonzalez

Edmundo Gonzalez saat ini sedang melakukan perjalanan ke berbagai negara di benua Amerika untuk mendapatkan dukungan regional.

Setelah bertemu dengan presiden Argentina dan Uruguay, ia melanjutkan perjalanannya ke Washington dan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden.

Menurut pernyataan Gedung Putih, Biden dan Gonzalez sepakat bahwa deklarasi kemenangan Gonzalez harus diakui melalui "kembalinya pemerintahan demokratis secara damai."

Sebagai tanggapan atas pertemuan tersebut, pemerintah Venezuela merilis pernyataan yang menuduh pemerintahan Joe Biden mendukung "proyek kekerasan" untuk "menghancurkan sistem pemilu" di negara Amerika Latin itu.

Pada hari Senin, 6 Januari, Edmundo Gonzalez mengunggah sebuah foto di media sosial dan mengumumkan bahwa ia juga telah melakukan diskusi panjang dengan Mike Waltz, kandidat Donald Trump untuk posisi Penasihat Keamanan Nasional.