Menteri Pertanian Tegaskan Tindak Tegas Importir Singkong yang Merugikan Petani Lampung

JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan respons tegas terkait permasalahan yang dihadapi petani singkong di Lampung. Ia menegaskan akan mengambil langkah keras terhadap importir yang lebih memilih produk singkong luar negeri dibandingkan produk dalam negeri, yang merugikan para petani.

"Ini kami dengar di Lampung terkait harga singkong, kami akan undang, kami akan undang industri, undang petaninya. Kami minta kepada importir, tegas, jangan zalimi petani," ujar Amran dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/1/2025).

Tindakan tegas ini disampaikan setelah aksi protes besar-besaran yang dilakukan oleh ribuan petani singkong dari tujuh kabupaten di Lampung. Mereka mengepung pabrik pengolahan tepung tapioka pada Kamis (23/1/2025) lalu, menuntut agar perusahaan mematuhi Surat Keputusan Bersama (SKB) yang disepakati, yang menetapkan harga singkong Rp1.400 per kilogram. Aksi ini dipicu oleh rendahnya harga beli singkong yang diduga akibat impor tapioka dari luar negeri.

Amran juga menekankan bahwa tindakan importir yang lebih memilih produk luar negeri daripada produk dalam negeri menunjukkan kurangnya patriotisme. “Mengimpor produk pangan dari negara lain lebih dari produk dalam negeri, diragukan patriotismenya. Tandanya itu mereka lebih sayang petani luar,” tegasnya.

Baca juga:
China Sulses Luncurkan Internet Satelit, Starlink Dapat Lawan Sepadan

Lebih lanjut, Amran menyatakan bahwa siapapun yang menzalimi petani akan ditindak tegas. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah menekankan pentingnya melindungi dan mensejahterakan petani serta rakyat kecil. "Menzalimi petani, menzalimi rakyat Indonesia itu adalah pengkhianat bangsa," ungkap Amran dengan tegas.

Sebagai informasi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga telah mengidentifikasi bahwa impor tapioka menjadi salah satu faktor yang menyebabkan turunnya harga singkong di Lampung, yang tentu saja merugikan para petani lokal. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperjuangkan nasib petani dan menjaga keberlanjutan industri pertanian dalam negeri.