JAKARTA -- Presiden AS Joe Biden mengeluarkan perintah baru untuk memperketat pengamanan data pribadi masyarakat AS dari akses negara-negara 'berbahaya' seperti China, Rusia, Iran, Korea Utara, Kuba, dan Venezuela.
Lebih rinci, perintah tersebut akan fokus pada bisnis yang menjual informasi pribadi masyarakat AS. Misalnya, perusahaan yang model bisnisnya mengumpulkan data dan memperdagangkan data atau istilahnya 'data broker'.
Biden mengatakan negara-negara yang disebut 'berbahaya' memiliki rekam jejak mengumpulkan dan menyalahgunakan data personal warga AS.
Dampaknya, hal tersebut bisa membahayakan keamanan nasional di AS. Adapun data personal yang dimaksud antara lain data biometrik dan genomik, data kesehatan pribadi, geolokasi, data keuangan, dan data lainnya yang mengidentifikasi kepribadian individu.
Gedung Putih khawatir penggunaan data sensitif tersebut berdampak pada aktivitas mata-mata, terutama bagi anggota militer, dikutip, Kamis (29/2/2024).
Baca juga:
El Nino Diprediksi Makin Panjang
"Negara-negara musuh mengeksploitai data sensitif warga AS untuk mengancam keamanan nasional," kata Jaksa Agung Merrick B. Garland dalam pernyataan resminya.
"Mereka membeli data warga AS dan menggunakannya untuk blackmail dan memata-matai warga AS, menargetkan yang mereka nilai sebagai pembangkang di AS untuk terlibat pada aktivitas berbahaya," ia menambahkan.
Pengetatan terhadap keamanan data warga AS dilakukan dengan membatasi akses negara-negara seperti China untuk berinvestasi, melakukan kontrak vendor, dan menjalin hubungan dengan pekerja di AS. (*)
Comments (0)
There are no comments yet