Pembangunan Infrastruktur untuk Efisiensi Biaya Logsitik hingga Konektivitas Sosial Budaya

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama Presiden Joko Widodo selama sembilan tahun pemerintahannya hingga saat ini. Dalam sambutannya di acara Silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan Para Penggiat Infrastruktur dalam rangka Hari Bakti PU Ke-78 di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 4 Desember 2023, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah telah membangun beragam infrastruktur baik berupa konektivitas jalan hingga infrastruktur pelayanan masyarakat.

"Negara sebesar Indonesia dengan 17 ribu pulau semuanya membutuhkan yang namanya infrastruktur. Infrastruktur konektivitas berupa jalan, pelabuhan, airport, semuanya dibutuhkan. Infrastruktur dalam rangka penyediaan air dimulai dari bendungan, irigasi, dan juga infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan: rumah sakit, sekolah, pasar rakyat, semuanya juga dibangun oleh pemerintah, dikerjakan oleh PUPR," jelasnya.

Presiden Jokowi memandang penting pembangunan infrastruktur bagi negara sebesar Indonesia karena infrastruktur memiliki beragam fungsi dan manfaat, mulai dari efisiensi biaya logistik hingga sebagai pemersatu bangsa. Presiden meyakini, kehadiran infrastruktur dapat membuat biaya logistik lebih efisien sehingga akan turut meningkatkan daya saing Indonesia dalam berkompetisi dengan negara lain.

"Efisiensi biaya logistik ini sangat penting sehingga akan mempengaruhi daya saing investasi negara kita. Enggak akan mungkin investor datang kalau infrastruktur kita jelek. Mau ke sebuah pulau enggak bisa karena enggak ada airport, mau ke sebuah pulau enggak bisa karena enggak ada seaport, mau ke sebuah pulau enggak bisa karena enggak ada jalan," jelasnya.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menyebut bahwa pembangunan infrastruktur juga dapat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, infrastruktur juga memiliki fungsi untuk konektivitas sosial dan budaya. 

"Infrastruktur itu juga mempersatukan. Karena ada airport, orang Aceh bisa langsung terbang ke Papua, dari Papua terbang ke Jawa, dari Jawa bisa terbang ke Kalimantan dan Sulawesi. Fungsinya, sekali lagi, juga mempersatukan," imbuhnya.

Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan secara besar-besaran sejak tahun 2014 tersebut pun membuat daya saing Indonesia meningkat. Dalam IMD Global Competitiveness Index bidang infrastruktur, peringkat Indonesia meningkat dari 54 pada tahun 2014 mejadi peringkat 51 pada saat ini.

Baca juga:
Gegara Rumor Palsu, Kerusuhan di Inggris Meledak

"Artinya meningkat meskipun juga belum melompat. Kita kerja keras dalam bidang infrastruktur, betul-betul kerja keras. Perubahannya kelihatan, tetapi sekali lagi, peningkatan Global Competitiveness Index kita masih di angka 51, ya naik dari 54 ke 51," ucapnya. 

Kenaikan tersebut, ungkap Presiden, karena Indonesia membangun sejumlah infrastruktur antara lain 42 bendungan yang telah selesai, irigasi untuk 1,2 juta hektare lahan, jalan tol sepanjang 2.143 kilometer, jalan nasional sepanjang 5.700 kilometer, rumah sejumlah 8,2 juta melalui Program Sejuta Rumah, hingga pos lintas batas negara (PLBN) di sejumlah daerah.

"Tetapi kalau kita bandingkan dengan jalan tol yang ada di Tiongkok, kita ini total berarti hampir 3 ribu kurang dikit, 3 ribu kilometer. Jalan tol di RRT berapa Pak Menteri, ada yang tahu? 190 ribu kilometer. Bendungan kita ini total hampir 300 bendungan, di Korea 20 ribu bendungan, di RRT seingat saya 98 ribu bendungan. Jadi masih jauh, masih perlu kerja keras, meskipun ya kita melakukan sebuah lompatan," ungkapnya.

Presiden Jokowi pun mengapresiasi kerja keras dan kecepatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas pembangunan berbagai infrastruktur tersebut. Presiden Jokowi berpesan agar dalam perencanaannya, pembangunan infrastruktur bisa lebih komprehensif. Misalnya, saat membangun jalan, maka sebaiknya pengerjaannya mencakup drainase, trotoar, hingga lanskapnya.

"Saya rasa kemudian di kecepatan juga sangat baik. Kementerian PUPR itu biasanya paling mendahului di dalam pengerjaan realisasi anggaran. Januari itu pasti sudah mulai karena kontraknya sebelum, itu yang saya lihat, dibanding dengan kementerian yang lain selalu mendahului, itu yang bagus, Januari sudah langsung mulai. Itu yang sebetulnya sudah saya tekankan kepada kementerian yang lain untuk meniru PUPR," tandasnya.