Sempat Kritik Keras Kebijakan Jokowi, IMF Kini Minta Maaf

JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) telah menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah Indonesia setelah beberapa waktu lalu mengkritik kebijakan hilirisasi, salah satu proyek kebanggaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kabar permintaan maaf tersebut diungkapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

"Saya contohkan dengan IMF, tapi sekarang sudah minta maaf dia. Ada kekeliruan interpretasi di media," ungkap Bahlil, dikutip Minggu (22/10/2023).

Beberapa waktu lalu, IMF tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain.

Bahlil merasa pesan yang disampaikan IMF dalam kajiannya sangat jelas. IMF meminta agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama dari sisi analisa biaya dan manfaat karena merugikan Indonesia.

"Kan kacau itu dan jangan diperluas, maksudnya apa orang kayak gitu intervensi negara kita, itu pasti ada sesuatu kan," ujar Bahlil.

Baca juga:
5 Aplikasi Pinjol Tanpa DC Lapangan dan BI Checking Terbaru 2024 Resmi OJK

Bahlil merasa pemilihan presiden (pilpres) akan menjadi rawan, sebab pihak yang tidak suka kebijakan pemerintahan sekarang akan menyusup kepada partai politik maupun calon presiden.

"Itu dia akan masuk ke calon penguasa dan parpol. Dua itu ada instrumennya. Kita gak mau yang memimpin negara kita seperti itu, kalau bicara nasionalisme hakiki," terang Bahlil.

Bahlil menambahkan ada pihak yang tidak suka hilirisasi, yakni yang membiarkan Indonesia diserbu barang impor. Ini akan menyebabkan Indonesia jauh dari kemandirian, baik energi, pangan dan hal fundamental lainnya.

Selain itu ada pihak yang suka ekspor bahan mentah dan ketiga pihak asing yang ingin mendapatkan bahan baku dari Indonesia dengan murah tanpa harus investasi dan membangun industri di dalam negeri.

"Saya punya keyakinan ada pihak lain barang ini tidak dilanjutkan, kalau enggak dilanjutkan sama saja kita kembali ke zaman penjajahan karena hanya kembali ke bahan baku ini diekspor," pungkasnya. (*)